About Me

Foto saya
A beautiful girl in His eyes. A girl with a BIG dream, BIG vision, with BIG passions for her town. Interested in a lot of things. Talkative and longing to travel in many new places. Is thinking hard what she can do to her country.

Selasa, 12 April 2011

If you wanna know about military junta in Myanmar.....

Junta Militer Myanmar
Hingga saat ini, Myanmar, yang memiliki nama resmi Persatuan Myanmar (Union of Myanmar), adalah salah satu dari sedikit negara yang masih dipimpin oleh rezim militer. Konsepsi dan implementasi dari politik luar negeri ini juga didominasi oleh junta militer, berikut konsep tentang keamanan nasional yang tidak memberi ruang bagi kelompok di luar elit untuk berpartisipasi. Setidaknya ada empat alasan mengapa militer memiliki legitimasi yang begitu kuat untuk terus berkuasa di Myanmar:[1]

Yang pertama adalah faktor sejarah. Sejarah Myanmar, yang dulu disebut Burma, penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung di tengah peperangan antarkelompok. Di samping itu, Myanmar di masa lalu juga berhadapan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina, dan juga Inggris. Kedua, pada era modern, Myanmar berhadapan dengan kekuatan imperialis Jepang dan nyaris tak pernah luput dari perang saudara. Kondisi perang terus-menerus ini membuat konsepsi keamanan nasional dipenuhi dengan beban upaya mempertahankan kesatuan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri. Ketiga, adalah faktor geografi. Myanmar dikelilingi oleh lima negara dan dua di antaranya adalah negara raksasa, yakni India dan China. Keempat, adalah keragaman etnis, budaya, dan agama walaupun di dalamnya terdapat satu etnis dominan, Bamar, yang merupakan 69% dari seluruh penduduk Myanmar.[2]

Sebelum terbentuk negara modern seperti saat ini, Myanmar memiliki sejarah yang panjang. Daerah-daerah di Myanmar berhasil disatukan oleh seorang raja bernama Anawrahta yang membentuk kerajaan Pagan (sekarang Myanmar bagian atas, upper Myanmar) pada pertengahan abad ke-11[3]. Kejayaan Myanmar berlangsung cukup lama hingga pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Dinasti Toungoo. Saat itu, wilayah Myanmar sangat luas, mencakupi wilayah yang saat ini merupakan negara Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Vietnam.

Myanmar adalah negara yang multietnik dimana masing-masing etnis berusaha untuk mendapatkan suara serta porsi yang lebih besar di dalam pemerintahan. Mereka juga terus mengadakan perlawanan akibat pemerintahan yang represif oleh junta militer, bahkan menuntut untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Keberadaan etnis-etnis tersebutlah yang membuat situasi politik tersebut menjadi tidak kondusif dan rentan akan adanya kudeta serta penindasan militer. Mereka juga kerapkali melakukan gerakan perlawanan atau separatisme terhadap pemerintah, terutama oleh kelompok etnis yang berada di perbatasan dengan negara tetangga seperti dengan Thailand, India, dan China. Gerakan-gerakan etnis yang ada misalnya Karen National Union (KNU), Karenni National Progressive Party (KNPP), dan Shan State Army (SSA).[4] Gerakan-gerakan separatis tersebutlah yang berusaha ditindak keras oleh junta militer, karena mereka menginginkan adanya kesatuan dan persatuan di seluruh Myanmar. 
 
 Setidaknya ada delapan grup etnis terbesar di negara itu, yaitu Burman atau Bamar(yang merupakan Arakanese, Mon, Kachin, Chin, dan Karenni/Kayah. Etnis Burma membentuk sebesar dua pertiga dari jumlah populasi, yang diperkirakan berjumlah 36 juta jiwa dari total 58.722.355 jiwa.[5] Negara Myanmar sendiri terbagi menjadi 7 administrasi distrik/unit yang disebut divisions dan 7 negara bagian (states), yang merupakan bentukan dari etnis-etnis mayoritas yang ada di Myanmar[6].

Upaya pemerintah pusat, yang didominasi oleh etnis Burma, untuk melakukan Burmanisasi kelompok-kelompok etnis yang sudah ada merupakan sumber utama konflik dan instabilitas domestik. Proses asimiliasi yang dicanangkan pemerintah pusat mengakibatkan perlawanan fisik dan militer dari etnis-etnis minoritas yang menentang dominasi etnis Bamar. Mereka menentang prospek penghapusan budaya mereka sendiri oleh rezim militer Burma[7]. Selain itu, elit politik di militer SLORC (kemudian namanya berubah menjadi SPDC) juga terobsesi oleh keinginan untuk selalu memelihara dan mempertahankan persatuan dan kedaulatan negara di atas segala-galanya. Militer tidak mentolerir pandangan alternatif terhadap konsep dasar keamanan Myanmar. Dengan sendirinya, keyakinan politik ini menutup pintu bagi kelompok oposisi yang menghendaki adanya keterbukaan politik. Sebagai akibatnya, kelompok oposisi cenderung bergerak di bawah tanah atau berjuang di luar negeri. Bagi oposisi yang melakukan kegiatan terbuka di dalam negeri harus berhadapan dengan rezim Myanmar yang menentang semua bentuk oposisi demi kesatuan bangsa sebagaimana dianut oleh elit militer SLORC[8].

Cikal bakal militer Myanmar dibentuk oleh U Aung San dan U Nu[9], yang saat itu bernama Burma Independence Army (BIA). BIA berkeinginan untuk mengusir penjajahan Inggris dengan mendukung masuknya tentara Jepang ke Indochina (termasuk wilayah Myanmar) pada tahun 1942, tetapi kemudian mulai berbalik menyerang kependudukan Jepang sendiri, dan namanya juga mulai berubah menjadi Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL). Ketika Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948, mulailah pergolakan politik di tubuh militer Myanmar dimulai. Banyak kelompok-kelompok etnis yang saat itu menentang kepemimpinan di bawah AFPFL, dan pada bulan Maret 1962 terjadi kudeta tak berdarah oleh Jenderal Ne Win yang mengambil alih kepemimpinan U Nu.[10]

Ne Win adalah pemimpin Myanmar pertama yang berusaha untuk mendirikan dan mempertahankan sistim pemerintahan yang totaliter selama tahun 1960 hingga 1970an. Ia memerintahkan pelarangan dan penghapusan semua partai-partai oposisi secara paksa, membungkam berbagai aktivis dan segala macam bentuk protes dari berbagai kalangan mahasiswa, memberangus surat kabar yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta mendirikan konsep “jalan Burma Menuju Sosialisasi”[11]. Bahkan pada tahun 1974 sendiri, nama Burma berubah menjadi Republik Sosialis Persatuan Burma (The Socialist Republic of the Union of Burma). Pada tahun yang sama pula, militer membentuk suatu konstitusi yang mengatur bahwa seluruh pemerintahan Myanmar berada di bawah satu tangan, yaitu junta militer di bawah kepemimpinan Ne Win dengan partainya, Burma Socialist Programme Party (BSPP), serta menekan keberadaan berbagai kelompok etnis yang aktif meminta kemerdekaan ataupun gerakan separatis untuk memisahkan diri dari kesatuan Myanmar.[12]

Pada bulan Maret dan Juni 1988, terjadi kekacauan ekonomi negara. Hal ini memicu demonstrasi dan gerakan antipemerintah yang memaksa Ne Win turun dari jabatannya sebagai ketua partai pada bulan Juli. Namun demikian, Ne Win masih mempunyai kekuasaan yang sangat besar atas militer, dan ia memerintah Myanmar melalui perannya di balik layar. Situasi negara yang kacau balau, memaksa memerintah untuk membentuk suatu badan yang bernama State Law and Order Restoration Council (SLORC) yang bertugas menjalankan pemerintahan dan memulihkan ketertiban hingga berlangsungnya pemilu[13]. Saat itulah, pada bulan Juni 1989, nama negara diubah dari Burma menjadi Myanmar, dan nama ibukota negara juga berubah dari Rangoon menjadi Yangon[14].

Banyaknya ketidaksukaan terhadap rezim militer saat itu membuat posisi rezim menjadi terancam. Karena rezim tetap ingin menancapkan pengaruhnya dan menyatukan seluruh Myanmar, maka rezim pun bersedia untuk menggelar pemilu pada tahun 1990. Sayangnya, hasil pemilu yang memberikan kemenangan kepada partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau National League for Democration (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, ditolak mentah-mentah oleh junta militer. Junta atau SLORC tidak mau mengakui kemenangan NLD yang berhasil meraih 80% suara dan dukungan rakyat, dan bersikeras bahwa undang-undang atau konstitusi baru harus terbentuk dahulu. Dan konstitusi ini hanya bisa terbentuk di bawah suatu Dewan Nasional yang akan ditunjuk dan disetujui oleh SLORC[15]. Pada bulan Juli 1990, SLORC mengeluarkan Deklarasi 1/90 yang memberikan kekuasaan dan legitimasi terhadap dirinya untuk memerintah Myanmar dibawah militer (under martial law) sampai terbentuknya konstitusi baru. Oleh karena itu, militer mempunyai kekuasaan absolut untuk mengontrol seluruh negara, bahkan kata “militer” sendiri sama artinya dengan “negara”[16]. Rakyat tidak lagi diperbolehkan berkumpul atau melakukan kegiatan yang menentang pemerintah dan menuntut kemerdekaan, baik atas dasar etnisitas maupun organisasi politik. Militer hingga saat ini terus mengklaim bahwa dirinyalah satu-satunya organisasi yang mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan persatuan Myanmar, lepas dari segala bentuk intervensi etnis atau kepentingan-kepentingan lain[17].

Pada Januari 1993, janji mengenai pembentukan Dewan Nasional yang selama itu didengungkan oleh junta militer pun dimulai. Sayang sekali, proses pembentukan tersebut berjalan sangat lambat dan sedikit sekali pencapaian yang dicapai. Proses tersebut tertunda-tunda sampai pada tahun 1996, bahkan hingga saat ini! Banyak perwakilan dari kalangan oposisi maupun kelompok etnis menolak untuk berpartisipasi karena pertemuan tersebut hanyalah dianggap sebagai formalitas belaka dan hanya akal-akalan junta yang tidak pernah sungguh-sungguh dalam mengaspirasi suara serta kepentingan mereka[18]. Hal ini terlihat jelas dengan adanya 6 pilar dasar yang terbentuk dalam Konvensi Nasional, yang dipimpin oleh Jenderal Myo Nyunt sebagai berikut: prinsip non-disintegrasi persatuan; non-disintegrasi solidaritas nasional; kedaulatan nasional yang abadi;hadirnya multipartai dalam pemerintahan yang demokratis; prinsip “lawkapala” yang berkeadilan; kebebasan dan persamaan; serta partisipasi Tentara Pertahanan sebagai unsur politik dalam masa depan.”[19] Prinsip-prinsip tersebut, terutama 3 prinsip pertama, tentu saja sangat tidak disetujui oleh berbagai kalangan oposisi dan etnis karena itu sama saja menolak keberadaan mereka. Menyetujui atau berpartisipasi dalam Konvensi tersebut sama saja dengan melegitimasi segala bentuk represi pemerintah dalam segala bidang kehidupan di Myanmar. Partai NLD yang mundur dari Konvensi tersebut pada tahun 1995 mendapat perlakuan yang keras dari junta, dimana seluruh kegiatannya dilarang dan para anggotanya ditahan. Aung San Suu Kyi sendiri, yang telah dibebaskan dari tahanan rumah tahun 1995, kembali ditahan pada tahun 1996.[20]
 
Pada bulan November 1997, nama SLORC diubah menjadi State Peace and Development Council (SPDC)[21]. Perubahan nama ini hanya sedikit sekali mengindikasikan sifat represif junta yang berusaha memberikan adanya kesan restorasi, tetapi tetap saja junta memiliki peranan yang luar biasa besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan Myanmar.

Pada waktu tersebut, bisa dikatakan bahwa kondisi politik Myanmar kurang lebih sama dengan perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru di bawah Soeharto. Militer Myanmar di bawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe (ketua SPDC), pengganti Ne Win, berusaha untuk terus berkuasa dengan melancarkan propaganda persatuan Myanmar untuk mendapatkan legitimasi rakyat. SPDC sendiri juga melancarkan program Union Solidarity and Development Association (USDA), yang berisikan para pegawai negeri[22]. Pendek kata, USDA merupakan kendaraan politik yang menjadi tunggangan SPDC.[23] Hal ini tak beda jauh dengan Golkar, dimana saat itu semua pegawai negeri Indonesia berada di bawah tekanan pemerintah yang besar untuk turut serta “bergabung” dengan Golkar, atau setidak-tidaknya memberikan suara mereka kepada Golkar setiap kali pemilu berlangsung. Hal yang sama pun dipakai juga oleh Myanmar, apalagi sebelumnya Jenderal Ne Win pernah bertemu dan “berbincang-bincang” dengan Soeharto dan dipercaya ia mengadopsi model Orde Baru tersebtu untuk diterapkan di Myanmar[24].

Pada Agustus 2003, Jenderal Than Shwe mundur sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Khin Nyunt. Namun demikian, Than Shwe tetap berkedudukan sebagai ketua dari SPDC hingga sekarang, dan ia tetap memiliki kontrol yang besar atas pemerintah. Pada tahun itu pula, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa SPDC sama sekali tidak tertarik untuk menerapkan demokrasi di negara tersebut. Hal ini berujung pada penangkapan kembali Aung San Suu Kyi yang lagi-lagi dikenai tahanan rumah pada September 2003[25].

Di bawah rezim junta militer, kondisi Myanmar bisa dikatakan sangat buruk dengan adanya berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM). Hal ini bisa dilihat mengenai laporan-laporan yang ditulis oleh Amnesty Internasional, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan juga Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN Commission on Human Right)[26]. Pada tahun 2005 sendiri, SPDC semakin gencar melancarkan serangan kepada siapapun yang mereka anggap sebagai musuh-musuh politiknya. Bahkan siapapun yang berada di luar kelompok militer dicap sebagai musuh negara, termasuk Aung San Suu Kyi, semua anggota NLD, para mahasiswa “gerakan 1988”, kelompok etnis non-Burma, kaum Muslim, bahkan juga para pebisnis.[27] Tindakan kekerasan junta yang banyak disorot oleh media internasional adalah perlakuan mereka terhadap gerakan protes oleh para biksu di Yangon, ibukota negara tanggal 19 Agustus 2007 menyusul kenaikan tajam harga pangan dan bahan bakar di negara miskin tersebut[28]. Aksi protes damai yang diawali oleh 1500 biksu tersebut menarik perhatian warga setempat, yang juga bergabung dengan para biksu untuk melakukan protes secara damai. Jumlah massa semakin bertambah bahkan hingga 3000 orang di bawah guyuran hujan[29]. Sayangnya, aksi yang semula damai tersebut berubah menjadi kekerasan ketika junta militer mulai mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata serta menangkapi puluhan ribuan orang pada bulan Oktober 2007.[30] Tindakan ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang jumlah pastinya tidak dapat diverifikasi karena junta tidak mengizinkan masuknya lembaga independen untuk melakukan penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk juga Komite Palang Merah Internasional (ICRC).[31]

Pemerintahan yang kuat oleh rezim militer ini tampaknya mencerminkan sekali kelebihan militer dalam politik, seperti yang diungkapkan oleh Finer. Finer menyebutkan, setidak-tidaknya ada 5 (lima) kelebihan militer dibanding institusi lain yang menyebabkan ia sangat kuat dalam pemerintahan suatu negara, yaitu adanya perintah atau komando yang terpusat (centralized command), hierarki yang pasti dan kaku (hierarchy), disiplin yang tinggi (discipline), interkomunikasi yang baik antaranggotanya (intercommunication), serta spirit perjuangan yang tinggi dan nasionalisme yang besar akan negaranya (esprit de corps)[32]. Hal inilah yang tampaknya sangat menjiwai junta militer Myanmar untuk terus mempertahankan kesatuan negaranya agar tidak terpecah belah. Karenanya, segala bentuk oposisi harus ditekan.

Dalam perkembangan terakhir, junta militer Myanmar kembali mengadakan pemilu pada tanggal 7 November 2010. Tetapi pemilu tersebut juga banyak mendapat cibiran dan pandangan skeptis, baik dari kalangan domestik maupun internasional. Pemilu tersebut lagi-lagi dianggap sebagai permainan junta untuk tetap melanggengkan kekuasaannya dencan cara bermain “demokrasi di air keruh”, apalagi sudah ada tersedia jaminan pos sebesar 25% di parlemen untuk pemilu[33]. Karena itu, bisa dipastikan bahwa kemenangan akan tetap berada di tangan junta militer. Aung Zaw, pendiri dan editor majalah Irrawady yang berbasis di Thailand, berbagi pandangan dengan Professor Andrew Stelth, ahli militer Myanmar di Universitas Griffith, Australia, bahwa Jenderal Than Shwe, meskipun tidak mencalonkan diri dalam pemilu itu, tetapi masih bisa berkuasa sebagaimana seorang presiden apabila partai-partai dukungannya menang.[34] Bahkan sejumlah etnis minoritas juga mempersiapkan perang karena yakin bahwa junta akan tetap mendominasi politik, dan bahwa pemerintah tidak akan mendengarkan aspirasi mereka.[35] Beberapa kelompok minoritas memboikot pemilu – termasuk juga Aung San Suu Kyi dan anggota NLD – yang dianggap tidak demokratis dan hanya menjadi kedok bagi junta melanjutkan kekuasaan dengan kedok pemilu. Kelompok minoritas juga tak percaya bahwa pemerintahan hasil pemilu akan demokratis dan mendengarkan aspirasi mereka[36]. Duta besar AS untuk PBB, Susan Rice, juga menyebutkan bahwa pemilu di Myanmar adalah pemilu yang tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, tidak bisa dipercaya dan tidak sah[37]. Aspek lain yang menyebabkan pemilu tersebut begitu banyak dikecam oleh dunia internasional adalah pelaksanaannya yang tidak memperbolehkan pemantau dan jurnalis asing untuk meliputnya[38]. Dari 25 koresponden asing yang tercatat secara resmi, 17 di antaranya berkewarganegaraan Myanmar, dan hanya dua jurnalis yang berkewarganegaraan asing serta diperbolehkan meliput Myanmar. Keduanya adalah warga negara China dan bekerja untuk media massa China[39]. Selain itu, Aung San Suu Kyi pun tidak diperkenankan ikut dalam pemilu tersebut, dan baru akan dibebaskan dari status tahanan rumahnya apabila pemilu telah usai[40].

Kini, pemilu tersebut telah usai. Tetapi tetap saja Myanmar masih berada di bawah cengkeraman rezim militer, kali ini di bawah kepemimpinan Jenderal Thein Sein. Aung San Suu Kyi telah dibebaskan enam hari sejak dilangsungkannya pemilu. Apakah era kekejaman dan kebrutalan militer di Myanmar akan terus memburuk atau malah membaik, kita tidak tahu. Ada banyak harapan agar pembebasan Suu Kyi ini menjadi penanda dimulainya era rekonsiliasi dan demokrasi baru[41], namun demikian, banyak juga yang skeptis akan pembebasan ini, seperti yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron yang menilai bahwa pembebasan Suu Kyi itu sudah “terlalu lama terlambat” dan hanya sebagai sebuah ejekan saja[42].

Kehadiran junta militer Myanmar menyebabkan berbagai organisasi sosial politik menjadi terhambat pertumbuhannya, dan dengan demikian rakyat Myanmar juga tidak bisa menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Hal ini disadari betul oleh junta, bahwa semakin tinggi intervensi militer dalam pemerintah, maka suara rakyat akan makin bisa ditekan. Junta sungguh-sungguh “menakuti” akan adanya suara-suara separatisme seperti dalam alasan yang telah diungkapkan sebelumnya. Seperti dikatakan oleh B.C. Smith:
“The higher the levels of social mobilization, the higher the levels of political participation. If this is accompanied by the development of organizationss through which politicial participation can be chanelled, the population will develop a commitment to their civilian institiutions and regime. They will see them as effective means of obtaining access to power and the resoruces that follow from it. the military will not find themselves in an environment conducive to their intervention, over and above that of a ttechnical and professional elite in whose hands a major function of the state rests, that of national defence.”[43]  hal inilah yang ga diinginkan terjadi oleh militer Myanmar!!! 

Yang jelas, selama junta masih memegang tampuk kekuasaan, maka pertumbuhan ekonomi Myanmar juga akan terhambat, demokratisasi hanyalah konsep semu belaka, dan dunia internasional akan terus bersikap skeptis terhadap Myanmar dan negara tersebut akan terus dikenai sanksi.


[1] Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 157-159.
[2] Tin Maung Maung Than, “Myanmar: Military in Charge”, dalam Funston, Government and Politics in Southeast Asia, hal, 209, dikutip dalam ibid.
[3] “Myanmnar, The Country’s History”, Microsoft Student Encarta 2009.
[4] Ibid.
[5] Sumber berasal dari sensus tahun 2010, dapat dilihat di situs http://www.world-gazetteer.com, “Myanmar, Profile of Geographical Entity Including Name Variants”.
[6] “An Introduction to The Toponymy of Burma, loc.cit, hal. 3.
[7] Alan Colins, Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues, Singapore: ISEAS, 2003, hal. 27-28, sepeti dikutip dalam Bambang Cipto, op.cit.
[8] Bambang Cipto, op.cit., hal. 160.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] ibid.
[12] “An Introduction to The Toponymy of Burma”, dalam jurnal PCGN (the Permanent Committee on Geographical Names), United Kingdom: Defence Geographic Centre, ICG, Ministry of Defence, 2007, hal. 3.
[13] Paul Bowers, “BURMA”, dalam research paper International Affaris and Defense Section, House of Common Library, 24 Februari 2004.
[14] “Myanmar, The Modern Nation, Rebellion & Military Coup”. Microsoft Student Encarta 2009.
[15] Paul Bowers, op.cit., hal. 10.
[16] “An Introduction to The Toponymy of Burma”, op.cit., hal.2.
[17] Ibid.
[18] Paul Bowers, op.cit., hal. 10.
[19] Versi asli dari 6 prinsip tersebut adalah: the non-disintegration of the union; the non-disintegration of national solidarity; the perpetuation of national sovereignty; the emergence of a genuine multi-party democratic system; the development of lawkapala principles of justice, freedom
and equality; and the participation of the Defence Services in the leading role in national politics in the future. Dikutip dalam Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Vicky Bowman, “The Political Situation in Myanmar”, dalam Myanmar: The State, Community, and Environment. Australia: Australia National University Press, 2007.
[24] Paul Bowers, op.cit.
[25] Ibid.
[26] Laporan-laporan tersebut bisa dilihat di, misalnya, Situation of human rights in Myanmar, E/CN.4/2000/38, 24 January 2000, p3; Good news stories January 2002 – April 2003, Amnesty International, POL 10/004/2003, 28 May 2003; Situation of human rights in Myanmar, A/58/219, 5 August 2003; Forced labour in Myanmar (Burma), ILO Commission of Inquiry, 1998, in ILO Official Bulletin, special supplement, vol LXXXI, 1998, Series B; dan Myanmar: Amnesty International’s second visit to Myanmar. Official statement, AI index: 16/037/2003, 22 December 2003, at:
[27] Vicky Brown, op.cit., hal. 11.
[28] “Biksu Myanmar Kembali Lawan Junta Militer”, Suara Karya online, 21 September 2007. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=182646, diakses pada 10 April 2011.
[29] “Protes 1500 Biksu di Myanmar”, Tempo Interaktif, 21 September 2007. http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/09/21/brk,20070921-108176,id.html, diakses pada 10 April 2011.
[30] “Biksu Terus Ditekan, Puluhan Ditangkapi”. Suara Karya online, 8 Oktober 2007. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=183908, diakses pada 10 April 2011.
[31] Ibid.
[32] S. E. Finer, “The Political Strenghts of Military”. Dalam ed.rev. The Man on Horseback: The Role of Military in Politics. USA: Westview Press, 1988.
[33] “Militer Bersiap Menangkan Pemilu Myanmar”, dalam Kompas Online, 8 November 2010, http://internasional.kompas.com/read/2010/11/08/13574729/Militer.Bersiap.Menangkan.Pemilu.Myanmar. diakses pada 10 April 2011.
[34] “Than Shwe Banyak Musuh, Takut Lengser”. Dalam Kompas, 3 November 2010.
[35] “Minoritas Siap Melawan”. Dalam Kompas, 3 November 2010.
[36] Ibid.
[37] “Dubes AS untuk PBB Kecam Pemilu Myanmar”, Kompas Online, 8 November 2010. http://internasional.kompas.com/read/2010/11/08/13263773/Dubes.AS.Untuk.PBB.Kecam.Pemilu.Myanmar-14, diakses tanggal 10 April 2011.
[38] “Pemilu Myanmar Tertutup”, dalam Kompas Online, 19 Oktober 2010. http://internasional.kompas.com/read/2010/10/19/03381080/Pemilu.Myanmar.Tertutup, diakses pada 10 April 2011.
[39] Ibid.
[40] “DPR Desak RI Tak Akui Hasil Pemilu Myanmar”, 15 November 2010. Dikutip dari Vivanews.com, http://politik.vivanews.com/news/read/188841-dpr-desak-ri-tak-akui-hasil-pemilu-myanmar, diakses pada 10 April 2011.
[41] “Demokrasi, Suu Kyi Berharap Rekonsiliasi”. Dalam Kompas, 15 November 2010.
[42] “Myanmar, Pembebasan Suu Kyi Awal Dialog dan Rekonsiliasi”. Dalam Kompas, 15 November 2010.
[43] B.C. Smith, “Military Intervention in Politics”, dalam UnderstandingThird World Politics”, ed.red., New York: Palgrave Macmillan, 2003, hal. 180.

0 komentar:

Posting Komentar

hey guys, please leave your mark print here! it give me a boost to keep writing you know! ^^